Motivasi Dalam Pelayanan Publik

A. Motivasi

Ditinjau dari aspek taksonomi, motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang artinya bergerak. Menurut Winardi, (2001 : 1), istilah motivasi berasal dari perkataan bahasa latin, yakni movere yang berarti “menggerakkan” (to move). Dengan demikian secara etimologi, motivasi berkaitan dengan hal-hal yang mendorong atau menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Beberapa ahli mengemukakan pengertian motivasi antara lain :

· Stanley Vance (1982): Motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi.

· T. Hani Handoko (2003): Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan

· Robert Dubin (1985): Motivasi adalah kekuatan kompleks yang membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja dalam organisasi.

· Prof. Dr. Sudarwan Danim (2004): Motivasi adalah setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia kerja atau di pelataran kehidupan pada umumnya.

· A. Anwar Prabu Mangkunegara (2002): Motivasi adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.

Menurut Luthans ada 3 unsur dalam motivasi yaitu:

1) Kebutuhan
Manusia bekerja ingin mendapatkan keuntungan adalah manusiawi, meski harus dihindari sikap yang hanya ingin bekerja manakala ada keuntungan langsung (direct profit) yang akan diperolehnya. Rasa dekat terhadap kebutuhan, keinginan memperoleh imbalan, rasa ingin meningkatkan diri dan seperangkat keinginan mencari keuntungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aktivitas manusia. Namun keinginan untuk mendapatkan keuntungan ini akan menjadi bahaya bagi manusia organisasional, jika dia bekerja semata-mata karena dilihat dari dimensi untung-ruginya saja.

2) Dorongan.

Manusia adalah insan yang memiliki energi, apakah itu energi fisik, otak, mental dan spiritual dalam arti luas. Kekuatan ini berakumulasi dan menjelma dalam bentuk dorongan batin seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Manusia organisasional bekerja dalam organisasi semata-mata karena rasa terpanggil untuk berbuat, tanpa mengingkari ada maksud-maksud yang ingin dicapai dari pekerjaan itu. Perilaku atau perbuatan sehari-hari dari manusia semacam ini berlangsung secara rutin, sengaja dan bersahaja.

3) Tujuan.

Manusia adalah makhluk bertujuan, meski tidak ada manusia yang mempunyai tujuan yang benar-benar sama. Demikian juga sama halnya dengan organisasi. Idealnya semua manusia organisasional memiliki motivasi tinggi dan ada kesadaran dalam diri mereka bahwa tujuan organisasi adalah bagian dari tugas keorganisasian dan juga tujuan hidupnya. Manusia organisasional yang memiliki motivasi tinggi senantiasa sadar bahwa antara tujuan dirinya dengan tujuan organisasi sama sekali tidak terpisahkan atau kalaupun terpisah, tidak terlalu senjang. Sadar bahwa dia membutuhkan organisasi, dan sadar pula bahwa organisasi membutuhkan dirinya.

B. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Pengertian publik secara umum adalah sekelompok individu dalam jumlah besar. Sedangkan dari beberapa pakar dapat diperoleh beberapa pengertian sebagai berikut:

· Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. (Emery Bogardus)

· Publik adalah sekelompok orang yang (1) dihadapkan pada suatu permasalahan, (2) berbagi pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, (3) terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. (Herbert Blumer)

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.

2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :

a. Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.

b. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

C. Motivasi Pegawai

Dalam menjalankan aktivitas manajemen, selalu memerlukan orang lain sebagai tenaga operasional yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu manajer harus dapat menggerakkan sekelompok manusia untuk bekerja dengan penuh kemauan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, mengingat setiap manusia memiliki motif, emosi, aspirasi, serta kepentingan yang berbeda-beda sering kali upaya manajer dalam menggerakkan orang lain mendapat berbagai hambatan dan kesulitan.

Untuk mengantisipasi berbagai hambatan dan kesulitan yang dialami oleh pihak manajemen tersebut, diperlukan adanya pembarian motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting, sebab dengan motivasilah karyawan-karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga pencapaian tajuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk memberikan motivasi kepada para pegawai, seorang pemimpin atau manager harus mengetahui dorongan atau kebutuhan karyawannya agar mau melakukan aktivitas tertentu. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa karyawan yang satu sering berbeda dengan yang lainnya dimana perbedaannya itu selain terletak pada kemampuan untuk bekerja juga tergantung pada keinginan mereka unutk bekerja.

Menuju New Public Management

1. Runtuhnya Paradigma Administrasi Tradisional

Tonggak penting lahirnya pendekatan managerialism berhubungan dengan Laporan Fulton di Kerajaan Inggris sekitar tahun 1968. Laporan ini mencatat kapabilitas managemen pelayanan publik yang merekomendasikan antara lain : (1) penerapan system yang lebih terbuka, (2) mulai dipekerjakannya orang luar pada beberapa level dan struktur (3) dihilangkannya hirarki organisasi yang bersifat kaku yang dianggap penghalang pencapaian tujuan kebijakan. Managemen yang kita pahami berisi formulasi dan operasi kebijakan enterprise/perusahaan. Ini dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang bergerak dari supervisi lini pertama,mulai tingkat manager sampai direksi. Pada tiap-tiap level assets/aktiva apakah unsur manusia, finansial atau material harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk memberi kontribusi terhadap tujuan kebijakan yang diformulasikan oleh Board . Laporan Fulton itu dianggap telah mengeskpresikan pandangan managemen modern. Ada 4 aspek penting yang dibahas dalam laporan tersebut yang berhubungan dengan susunan tugas management pelayanan publik,antara lain : a) formulasi kebijakan politik. b) membuat mesin-mesin implementasi kebijakan. c) operasi mesin administratif, dan d) Akuntabilitas pada parlemen dan masyarakat. Laporan Fulton tersebut juga mengisyaratkan bahwa management adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan public service, yang tidak boleh terpisah dari spirit pelayanan (public spirit). Fulton mencoba dengan seksama mengembangkan prinsip-prinsip managemen kedalam sistem administrasi.

Pendekatan managerialism, menandai sebuah reformasi administrasi tradisional. Managerialism atau New Public Management menghadirkan transformasi sektor publik dalam kaitannya dengan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Babak baru diterimanya paradigma NPM dalam sector publik kemudian ditandai oleh semakin memudarnya pengaruh model administrasi tradisional,dengan beberapa indicator seperti : (1) semakin banyak digunakannya para ekonom atau SDM yang telah terlatih dengan skill managemen sebagai pengganti para birokrat,dan (2) semakin luasnya penerapan teknik teknik managemen (yang bersumber) dari sektor private, kedalam tubuh organisasi publik/birokrasi

2. Konsep New Public Management

Tema pokok dalam New Public Management ini antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pekanggannya dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar. Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi otoritas pasar dan dipacu untuk berkompetisi sehat.

Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah. Sehingga para pimpinan tidak lagi melakukan “rowing” menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan melakukan “steering” membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikian , kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Pengaturan seperti ini termasuk melakukan upaya kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit.

Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu:

1) Manajemen profesional di sektor publik

2) Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

3) Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome

4) Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

5) Menciptakan persaingan di sektor publik

6) Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

7) Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

3. Administrasi Publik VS New Public Management

New Public Management merupakan suatu paradigma alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional. Terdapat pro dan kontra terhadap manajerialisme yang terjadi pada organisasi sektor publik. Bagi yang pro mereka memandang NPM menawarkan suatu cara baru dalam mengelola organisasi sektor publik dengan membawa fungsi-fungsi manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Sementara itu, bagi yang kontra mereka mengkritik bahwa pengadopsian prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik tersebut merupakan adopsi yang tidak kritis. Tidak semua praktik manajemen sektor swasta baik. Jika sektor publik mengadopsi praktik manajemen sektor swasta maka hal itu juga berarti mengadopsi keburukan di sektor swasta ke dalam sektor publik. Selain itu, pengadopsian itu juga mengabaikan perbedaan yang fundamental antara organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Manajerialisme menurut mereka yang kontra bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kritik dari pendukung administrasi publik menyatakan bahwa hal-hal baik yang terdapat dalam model lama, seperti: standar etika yang tinggi dan pelayanan kepada negara, menjadi dikesampingkan apabila sektor publik mengadopsi prinsip manajerialisme.

Manajerialisme juga dicurigai sebagai bentuk kapitalisme yang masuk ke sektor publik. Namun meskipun berbagai kritikan muncul, model baru manajemen sektor publik tersebut terus berkembang baik secara teori maupun praktik. Konsep NPM dengan cepat mampu menggeser pendekatan administrasi publik tradisional. Mengapa manajerialisme mengalami perkembangan yang pesat dalam organisasi sektor publik? Kebutuhan terhadap manajerialisme dalam organisasi sektor publik adalah karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik bisa menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas yang lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta. Jika sektor publik masih tetap berpaku pada pendekatan administrasi, maka sektor publik akan gagal menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajerialisme.